ANTINARKOBA

Menteri HAM Natalius Pigai Dukung Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (baju putih kanan) sedang berbicara dengan salah seorang siswa yang dikirim ke barak militer di Rindam III/ Siliwangi, Lembang, Jabar. Menteri HAM Natalius Pigai menilai program ini bagus dan tidak melanggar HAM. (Foto: tangkapan layar IG Kang Dedi Mulyadi).

INISIATIF.CO, JakartaMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak dengan catatan kenakalan ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kebijakan ini, menurut Pigai, justru menjadi terobosan dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab.

“Itu pendidikan yang bagus,” ujar Pigai saat menghadiri acara di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, dikutip INISIATIF.CO dari RRI Sabtu (10/5/2025).

Pernyataan tersebut merespons langkah Pemprov Jawa Barat yang sejak 1 Mei 2025 telah mengirim 272 siswa ke Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi di Lembang. Program ini bertujuan memberikan pembinaan mental, kedisiplinan, dan karakter melalui pendekatan semi-militer.

Pigai menegaskan, kebijakan ini tidak melanggar prinsip hak asasi manusia. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas.

“Pendidikan itu hak sekaligus kewajiban. Pemerintah bertanggung jawab mendidik, menghadirkan pendidikan yang berkualitas, untuk membentuk karakter anak,” tuturnya.

Meski mendapat dukungan dari sejumlah pihak, kebijakan ini juga menuai kritik. Namun Pigai justru mempertanyakan dasar penolakan yang muncul.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik,” ujarnya. Ia pun menanggapi sikap Komnas HAM yang disebutnya tidak berdasar.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus,” tegasnya.

Menurutnya, program ini sebaiknya dipahami sebagai bentuk alternatif pembelajaran, bukan militerisasi pendidikan. “Bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan,” tambahnya.

Pigai juga menilai, pendekatan yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan pada 2045.

“Mempersiapkan SDM memiliki pengetahuan bagus, keterampilan baik, etika, moral, mental bagus menyongsong 2045,” katanya.

Langkah Dedi Mulyadi tersebut kini menjadi sorotan nasional, di tengah perdebatan antara pendekatan disiplin keras dan pendekatan edukatif konvensional dalam mendidik anak-anak yang berperilaku menyimpang.[]

Editor : Ikbal Fanika
Tutup