Menteri Agama Tegaskan Pentingnya Independensi Tokoh Agama
INISIATIF.CO, Jakarta – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya menjaga independensi tokoh agama agar dapat menjalankan fungsi kritis mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Temu Tokoh Agama dan Pembinaan ASN Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Asrama Haji Makassar, Jumat, (10/01/2025).
“Jika kita ingin melihat agama berperan aktif dalam masyarakat, kita harus bertanggung jawab menjadikan agama itu independen. Apa yang dimaksud dengan agama independen? Agama yang mampu menjalankan fungsi kritisnya,” ungkap Menag di hadapan para tokoh lintas agama.
Menag menambahkan, “Jangan takut, Bapak-Ibu, untuk memberikan kritik terhadap negara, apapun agama yang Anda anut. Negara pun harus mendengarkan kritik dan masukan dari tokoh agama. Kita bukan negara Hegelian, di mana negara dianggap di atas segalanya.”
Dalam kesempatan itu, Menag menekankan pentingnya hubungan harmonis tetapi seimbang antara agama dan negara. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan agama terhadap negara dapat mengurangi kemampuannya untuk memberikan kritik yang konstruktif.
“Bagaimana mungkin agama bisa bersikap kritis jika sepenuhnya bergantung pada negara?” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menag mengingatkan bahwa pemimpin agama tidak boleh menjadi subordinasi negara.
“Pemimpin agama dan pemerintah harus saling menghormati. Ulama memberikan fatwa, bukan pemerintah. Itu bukan ranah pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi umat beragama, bukan mendominasi agama,” tegasnya.
Menag juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan agama sebagai alat legitimasi politik. Ia menilai bahwa agama yang dipakai untuk mendukung kepentingan politik tertentu akan kehilangan wibawanya di mata masyarakat.
“Ketika agama tidak lagi mencerahkan masyarakat, terutama generasi muda, mereka akan mulai menjauh dari agama. Fenomena ini telah terjadi di negara-negara Barat. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi enggan beragama, karena agama terlalu sering menjadi alat legitimasi politik, sehingga kehilangan wibawa dan daya pencerahannya,” jelasnya.
“Saya tidak takut untuk menyampaikan prinsip ini, karena sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, yang sangat menghargai ulama dan tokoh agama,” ungkap Menag.
Menag menutup acara dengan harapannya agar agama dan negara dapat berjalan beriringan dalam membangun bangsa. “Kita tidak ingin agama maupun negara menjadi lemah. Keduanya harus sama-sama kuat, itulah Indonesia,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenag, Helmi Halimatul Udhma, dan Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Ali Yafid.[]
