Menkeu Tolak Protes 18 Gubernur soal TKD, Purbaya: Banyak Belanja Daerah yang Meleset

INISIATIF.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait protes pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026. Salah satu yang menyuarakan penolakan keras adalah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.

Dalam forum resmi bersama Menteri Keuangan, Mualem menyampaikan bahwa anggaran untuk Aceh dipotong hingga 25 persen oleh pemerintah pusat.

Ia menilai langkah tersebut justru menjadi beban berat bagi daerah, terutama dalam menjalankan program pembangunan dan layanan publik.

“Pemotongan ini menjadi beban. Kami tidak sepakat. Daerah seperti Aceh sangat bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Mualem, Rabu (8/10/2025).

Menanggapi keluhan para gubernur, termasuk Mualem, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemotongan TKD dilakukan atas dasar evaluasi kinerja belanja pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum optimal.

“Kalau mereka mau bangun daerahnya, kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya, seperti dikutip dari Detikfinance.

Purbaya menambahkan, besaran TKD ke depan bergantung pada kemampuan kepala daerah memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas belanja. Ia juga menyebutkan bahwa meskipun jumlah yang dipotong tergolong besar, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambah kembali anggaran tersebut jika kondisi fiskal membaik.

“Kita akan lihat lagi di pertengahan triwulan kedua 2026. Kalau ekonomi bagus, pendapatan pajak naik, core tax bagus, ya bisa saja TKD ditambah,” jelasnya.

Tak hanya dari Aceh, kritik serupa juga datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang menyebut bahwa pemotongan TKD menghambat operasional pemerintahan daerah, termasuk dalam pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pembangunan terhambat, gaji ASN terkendala. Kami harap pemerintah pusat juga ikut memikul beban gaji pegawai daerah,” kata Mahyeldi.

Dalam APBN 2026, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp 650 triliun untuk TKD, angka yang turun drastis 29 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919 triliun. Namun, setelah menjabat, Purbaya mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 43 triliun, sehingga total TKD 2026 menjadi Rp 693 triliun.[]