Laporan PBB Sebut Genosida di Gaza Paling Kejam dalam Sejarah Modern
INISIATIF.CO, Moskow — Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyatakan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza merupakan salah satu tindakan genosida paling brutal dalam sejarah modern. Hal itu ia sampaikan dalam Sidang ke-59 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang digelar di Jenewa, Kamis (3/7/2025).
“Situasi di wilayah Palestina yang diduduki sangat mengerikan. Di Gaza, orang-orang terus menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern,” ujar Albanese.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina telah tewas atau terluka akibat agresi militer Israel, berdasarkan data resmi. Namun, menurut pakar kesehatan independen, angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.
Gelombang Kekerasan di Tepi Barat
Selain di Gaza, kekerasan juga terjadi secara masif di wilayah Tepi Barat. Albanese menyebutkan bahwa kawasan tersebut kini menghadapi gelombang pengungsian paksa terbesar sejak Perang Enam Hari pada 1967.
“Hampir 1.000 warga Palestina terbunuh, 10.000 terluka, dan sekitar 10.000 lainnya ditahan — banyak di antaranya mengalami penyiksaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, situasi ini bukan semata akibat ketidaktahuan dunia terhadap sejarah dan kondisi Palestina, melainkan juga karena adanya kedekatan politik yang dalam antara Israel dan sejumlah negara serta elit global.
“Saya pernah mengira bahwa masalahnya adalah kurangnya pemahaman. Tapi kemudian saya melihat adanya ideologi dan aliansi politik yang kuat dengan Israel. Dalam menghadapi genosida yang begitu nyata dan terang-terangan, penjelasan itu tidak lagi memadai,” kata Albanese.
Dewan HAM PBB di Tengah Ketegangan Politik Global
Sidang Dewan HAM PBB ke-59 ini berlangsung di Jenewa sejak 16 Juni hingga 9 Juli 2025. Dewan ini merupakan badan utama PBB yang bertugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan beranggotakan 47 negara dan memiliki mandat untuk mengkaji pelanggaran HAM, mengadopsi resolusi, serta mendorong kerja sama internasional di bidang HAM.
Namun, tidak semua negara mendukung penuh kerja dewan ini. Amerika Serikat dan Israel secara terbuka menyatakan menarik diri dari partisipasi dalam sidang tersebut sejak awal tahun.
Bahkan, pada Februari lalu, pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mengirim surat resmi kepada Sekretariat PBB agar Francesca Albanese dicopot dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada tuduhan “antisemitisme” dan dugaan “dukungan terhadap terorisme,” seperti dilaporkan The Washington Free Beacon, Selasa (1/7/2025).
Kritik Dunia Internasional Semakin Meningkat
Pernyataan Albanese menambah daftar panjang kritik terhadap kebijakan militer Israel di Gaza. Laporan berbagai organisasi kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa blokade, serangan udara, dan pembatasan akses bantuan telah menciptakan krisis kemanusiaan parah di kawasan tersebut.
Meningkatnya tekanan dari berbagai negara dan lembaga internasional juga menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina terus menjadi ujian serius bagi sistem hukum dan keadilan internasional, serta kredibilitas lembaga multilateral seperti PBB.[]
