Kunker DPRK Abdya ke DKP Berujung Kritik, “Sandal Jepit” Jadi Simbol Buruknya Etika Birokrasi
INISIATIF.CO, Blangpidie – Kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang semula dirancang sebagai forum evaluasi dan klarifikasi, justru berubah menjadi ajang kritik tajam terhadap etika serta profesionalisme birokrasi.
Rombongan pansus yang dipimpin Ketua Said Rian Suherza itu datang dengan agenda mengevaluasi pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Wakil Ketua I Tgk Mustiari, serta anggota dewan Yusdarman, Rahmat Irfan, Tanzillulrahman, Agusri Samhadi, Justar YS, dan Muhib Pudin.
Namun, ekspektasi akan sebuah pertemuan formal yang produktif mulai goyah saat rombongan legislatif tiba di kantor dinas. Penyambutan yang dinilai tidak pantas menjadi awal ketegangan.
“Kami datang membawa mandat resmi, tapi disambut dengan cara yang tidak layak. Kepala dinas bahkan hanya memakai sandal jepit. Ini bukan soal remeh, tapi mencerminkan buruknya etika birokrasi,” tegas Said Rian kepada wartawan usai kunjungan.
Kritik tidak berhenti pada aspek etiket. Ketidaksiapan DKP dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan memperburuk suasana. Pansus mendapati sejumlah dokumen strategis yang seyogianya telah disiapkan, justru tak tersedia saat evaluasi berlangsung.
“Absennya dokumen penting ini menunjukkan bahwa DKP tidak serius mendukung agenda pengawasan publik. Ini preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan,” pungkas Said Rian. (Fitria Maisir/Aceh Barat Daya).
