KPK Tegaskan Presiden Prabowo Wajib Laporkan Hadiah Mobil Listrik Erdogan
INISIATIF.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaporkan hadiah mobil listrik mewah Togg T10X dari Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.
Pemberian yang disebut sebagai simbol persahabatan kedua negara ini langsung menjadi sorotan publik, menguji komitmen transparansi pemimpin baru Indonesia.
“Kami meyakini Bapak Presiden akan memenuhi kewajiban sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi. Batas 30 hari sejak barang diterima masih berlaku, dan kami menunggu laporan resmi,” tegas Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers, Kamis (13/2/2025).
Hadiah tersebut diserahkan Erdogan kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Ankara pada Rabu (12/2/2025).
Mobil listrik Togg T10X, yang bernilai sekitar Rp1,5 miliar, merupakan produk unggulan Turkiye dan kerap digunakan sebagai hadiah diplomatik. Namun, dalam aturan antigratifikasi Indonesia, penerimaan hadiah bernilai di atas Rp10 juta wajib dilaporkan ke KPK untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menegaskan ini adalah ujian pertama bagi Prabowo sebagai kepala negara.
“Sebagai mantan panglima yang kerap kritik korupsi, publik akan menilai konsistensinya. Pelaporan tepat waktu akan memperkuat legitimasi politiknya,” ujarnya.
Di media sosial, tagar #MobilErdoganRamai menduduki trending topik, dengan warganet terbelah. Sebagian mempertanyakan urgensi pelaporan, sementara yang lain menekankan pentingnya keteladanan pemimpin.
Berdasar Pasal 12B UU Tipikor, penerima gratifikasi yang tidak melapor dalam waktu 30 hari dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp250 juta. Meski KPK menyatakan optimis, lembaga anti rasuah ini menegaskan siap memproses secara hukum jika terjadi pelanggaran.
Pemberian hadiah antarnegara sebenarnya lazim dalam diplomasi global. Namun, sejarah menunjukkan sejumlah kasus kontroversial, seperti pemberian jam tangan mewah ke pejabat Indonesia yang berujung sanksi etik. KPK mencatat, pada 2024, 89% gratifikasi dilaporkan pejabat, tapi hanya 23% yang akhirnya disetor ke negara.
KPK akan mengirim surat resmi ke Sekretariat Presiden sebagai pengingat. Sementara itu, Istana Negara belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana pelaporan.[]
