Kisruh Plt Sekda Aceh, YARA Minta Mualem Evaluasi Pimpinan DPRA
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mendesak Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mengevaluasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli.
Langkah ini dinilai krusial guna mencegah eskalasi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif menyusul polemik pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Alhudri.
Desakan ini muncul setelah Ketua DPRA Zulfadli menyatakan pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak sah melalui pernyataan resmi. Safaruddin menilai sikap Zulfadli berpotensi memicu ketegangan antarlembaga.
“Pernyataan Ketua DPRA yang mengklaim pelantikan Plt Sekda Aceh tidak sah dapat memicu konflik eksekutif-legislatif. Untuk mengantisipasi hal itu, Ketua Umum Partai Aceh selaku pemegang otoritas perlu segera mengganti pimpinan DPRA,” tegas Safaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima INISIATIF.CO, Kamis (20/2/2025).
Safaruddin menekankan, sebagai sesama kader Partai Aceh, Zulfadli seharusnya mengklarifikasi langsung ke Gubernur Muzakir Manaf jika menilai Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Sekda bermasalah. Menurutnya, langkah konfrontatif melalui media justru mencerminkan “perlawanan tersirat” dari internal partai.
“Selaku mitra kerja, Ketua DPRA seharusnya berkomunikasi intensif dengan Gubernur. Masih satu partai, cukup telepon atau diskusi santai sambil minum kopi tanpa perlu dibawa ke ranah publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Safaruddin menjelaskan SK Plt Sekda Aceh telah ditandatangani langsung oleh Gubernur, sehingga secara administratif sah. Jika ada kejanggalan, Gubernur berwenang mengambil langkah korektif tanpa perlu intervensi DPRA.
Ia juga mengingatkan peran strategis Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang akan sering berkoordinasi dengan DPRA.
“Jika ketegangan ini berlanjut, dikhawatirkan menghambat pembahasan anggaran dan program publik yang berdampak pada pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Untuk meminimalisasi risiko, YARA merekomendasikan Muzakir Manaf selaku Ketua Umum Partai Aceh menunjuk kader baru yang lebih kooperatif sebagai Ketua DPRA.
“Perombakan struktur kepemimpinan DPRA diperlukan demi menjaga harmonisasi eksekutif-legislatif dan kepentingan rakyat Aceh,” pungkas Safaruddin. []
