Kepadatan Pengungsian Picu Risiko Penularan TBC dan Campak di Aceh
- Sebanyak 9.204 penderita TBC terdata di wilayah terdampak bencana Aceh, dengan risiko penularan meningkat akibat kepadatan pengungsian.
- TBC dan campak menjadi penyakit utama yang diwaspadai, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
- Pemerintah Aceh memperkuat layanan kesehatan, termasuk distribusi logistik medis, relawan kesehatan, serta percepatan pemulihan sanitasi dan hunian.
INSIATIF.CO, Banda Aceh — Pemerintah Aceh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi dua penyakit utama yang diantisipasi, menyusul kondisi pengungsian yang padat dan keterbatasan sarana pendukung.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Acehyang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/12/2025).
Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, selaku Koordinator Klaster Kesehatan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terkini terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Kepadatan pengungsian dan tingginya mobilitas warga dinilai meningkatkan risiko penularan penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus menegaskan bahwa TBC dan campak menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani. Salah satu langkah yang dinilai ideal adalah pemisahan tenda antara penderita TBC dan pengungsi lainnya. Namun, risiko penularan campak, terutama pada anak-anak, juga menjadi perhatian besar.
“Setiap hari di pengungsian selalu ada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Terdapat penyakit yang paling kami khawatirkan adalah campak dan TBC. Pemisahan pasien secara ideal memang diperlukan, namun di lapangan, terutama untuk anak-anak, hal ini sangat sulit dilakukan,” ujar Ferdiyus.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan air bersih di sejumlah titik pengungsian mulai memicu kasus penyakit kulit. Meski demikian, ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan penyakit kulit, dipastikan masih mencukupi.
“Relawan kesehatan yang sudah berada di lapangan berjumlah 126 orang. Pada awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan RI direncanakan akan menambah sekitar 600 relawan. Kendala utama saat ini adalah akses transportasi dari posko ke desa-desa terpencil,” kata Ferdiyus.
Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total 71.764 kunjungan medis. Penyakit yang paling banyak ditangani meliputi ISPA, penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.
Untuk memperkuat layanan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai logistik kesehatan berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi.
Data Klaster Kesehatan juga mencatat tingginya jumlah kelompok rentan di wilayah terdampak, yakni 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan agar Klaster Kesehatan bergerak cepat dan bersinergi dengan klaster lain, khususnya dalam pemenuhan sanitasi dan kebutuhan dasar pengungsi guna mencegah penularan penyakit.
Sementara itu, dari klaster pencarian dan pertolongan, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban yang dinyatakan hilang, dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pencarian terbanyak. Proses pencarian dilakukan menggunakan alat pelacak dan alat berat.
Di sektor logistik, Asisten III Sekda Aceh Diwarsyah melaporkan sebanyak 740 dapur umum saat ini melayani 438.804 jiwa, termasuk warga yang belum dapat memasak di rumah masing-masing.
Distribusi air bersih juga terus dilakukan dengan total 2.568.350 liter menggunakan 21 unit truk tangki di delapan kabupaten. Selain itu, 42 unit toilet portabel dan sumur bor telah disiapkan di sejumlah titik rawan di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.
Pada sektor pendidikan, tercatat 549 sekolah terdampak, dengan 181 sekolah mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin meminta perhatian khusus terhadap kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak bencana. Sementara di sektor pertanian, sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
Sekda Aceh M. Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh menargetkan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) rampung dalam 90 hari. Ia menekankan bahwa sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur serta rumah warga menjadi fondasi utama pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.[]
