Jaga Stabilitas Daerah, Mualem Minta Bendera Bulan Bintang Tidak Dinaikkan
, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menanggapi maraknya aksi pengibaran bendera Bulan Bintang yang kembali terlihat di sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Mualem menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya mengimbau agar bendera tersebut tidak dinaikkan.
“Iya lah, terserah. Kita (sebenarnya) imbau tidak untuk dinaikan,” ujar Muale, usai melantik Komisioner Baitul Mal Aceh, Senin malam (17/11/2025).
Meski demikian, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu mengaku maklum jika masih ada anak-anak muda yang melakukannya. Ia menilai tindakan tersebut lebih sebagai ekspresi sesekali yang masih berada dalam batas wajar.
“Tapi iya lah, itu anak muda. Si go-go hana pue (sekali-sekali tidak apa-apa),” kata Mualem.
Pekan lalu, isu yang sama kembali mencuat dalam Sidang Paripurna DPRA terkait Persetujuan Bersama KUA-PPAS 2026. Salah satu anggota dewan melontarkan pertanyaan ihwal kapan bendera Bulan Bintang dapat berkibar resmi di Aceh.
Pertanyaan itu muncul ketika Mualem yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA),–organisasi yang dibentuk pasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005—sedang memaparkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Dalam pemaparannya, Mualem menyebutkan bahwa sejumlah permintaan Aceh mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Antara lain tambahan dana sebesar Rp8 triliun untuk tahun anggaran 2026 dan dana hibah Rp2 triliun untuk kombatan. Ia menegaskan bahwa apa yang dibutuhkan Aceh saat ini akan dikabulkan pemerintah pusat.
Di tengah penjelasan tersebut, seorang anggota dewan mengangkat pertanyaan yang langsung menarik perhatian seluruh ruang sidang.
“Bendera (Bulan-Bintang) kiban Mualem? (Bendera Bulan Bintang bagaimana, Mualem?)” tanyanya.
“Bek ile, teunang mantong (jangan dulu, tenang saja),” yang seketika disambut gelak tawa para anggota DPRA.
“Bek syeh-syoh (jangan gaduh),” menegaskan bahwa stabilitas Aceh tetap menjadi prioritas utama.[]
