Israel Cegat Kunjungan Menteri Arab ke Tepi Barat, Pangeran Faisal: Bentuk Ekstremisme dan Penolakan Perdamaian
INISIATIF.CO, Kairo – Ketegangan diplomatik kembali mencuat setelah pemerintah Israel menolak kunjungan sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara Arab ke Tepi Barat yang diduduki. Penolakan ini menuai kecaman keras dari dunia Arab, yang menyebutnya sebagai tindakan “arogan” dan bentuk nyata pengingkaran terhadap upaya perdamaian.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam konferensi pers bersama para mitranya dari Yordania, Mesir, dan Bahrain di Amman, menyebut sikap Israel itu sebagai bentuk “ekstremisme dan penolakan terhadap perdamaian.”
Pernyataan itu dilontarkan usai pertemuan Komite Menteri Liga Arab yang bertugas menindaklanjuti keputusan KTT Luar Biasa Arab-Islam Gabungan terkait Gaza. Delegasi tersebut sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Ramallah, ibu kota administratif Palestina, namun ditolak oleh otoritas Israel.
Kunjungan ke Ramallah semula direncanakan berlangsung pada Minggu, namun Israel secara resmi melarang pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, menilai keputusan Israel sebagai tindakan yang “terus membunuh semua peluang perdamaian di kawasan.”
Pangeran Faisal menegaskan bahwa meski dihadang, Otoritas Palestina tetap menjalankan tugasnya “sambil menghadapi pihak yang tidak menginginkan solusi apa pun.”
Pertemuan delegasi berlangsung di Istana Al-Husseiniya, Amman, bersama Raja Abdullah II. Dalam dialog tersebut, mereka membahas strategi gencatan senjata di Jalur Gaza serta rencana pascakonflik, termasuk pemulihan dan dukungan internasional terhadap rakyat Palestina.
“Yordania dan Mesir akan dengan tegas menentang semua rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat,” tegas Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, kepada Kantor Berita Yordania.
Komite juga melakukan konferensi video dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta para pejabat tinggi Palestina, termasuk Hussein Al-Sheikh dan Mohammad Mustafa.
Salah satu agenda utama adalah persiapan konferensi perdamaian internasional tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di New York pada Juni mendatang. Pertemuan tersebut akan diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan fokus pada solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Komite menegaskan kembali dukungannya terhadap mediasi gencatan senjata yang dipimpin Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Mereka juga mendesak Israel untuk membuka akses kemanusiaan ke Gaza secara penuh, serta menghentikan eskalasi kekerasan di Tepi Barat.
Dalam pernyataannya, para menteri mengecam tindakan Israel yang menghalangi kunjungan diplomatik sebagai pelanggaran terhadap norma internasional. Mereka juga menekankan pentingnya penyelenggaraan konferensi rekonstruksi Gaza di Kairo segera setelah gencatan senjata tercapai.
Presiden Abbas menyambut baik dukungan dari negara-negara Arab, dan menegaskan kembali komitmennya terhadap reformasi, perdamaian, dan penolakan terhadap kekerasan. Ia juga menyerukan pencairan dana Palestina yang dibekukan serta dukungan internasional yang lebih konkret untuk mewujudkan hak-hak rakyat Palestina.[]
(Disadur dari ArabNews)
