Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB
- Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM.
- Indonesia bertanggung jawab memimpin sidang, menjaga objektivitas, serta mendorong pendekatan dialog di tengah polarisasi global.
- Jabatan ini menjadi amanah strategis sekaligus ujian bagi diplomasi Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan tanggung jawab global.
, Jakarta — Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia di panggung global. Untuk pertama kalinya, Indonesia resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Penetapan ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kepercayaan internasional ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan isu hak asasi manusia di tingkat global.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memikul tanggung jawab strategis. Tidak hanya memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang 2026, Indonesia juga bertugas memastikan setiap agenda berjalan secara objektif, inklusif, dan berimbang. Presiden Dewan HAM memiliki kewenangan penting, mulai dari mengusulkan kandidat pemegang mandat prosedur khusus, menunjuk para ahli dalam badan investigasi, hingga menjamin seluruh kegiatan Dewan berlangsung secara terhormat, konstruktif, dan netral.
Pengalaman Indonesia selama ini dikenal mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama, bukan konfrontasi. Pendekatan tersebut dinilai semakin relevan di tengah kondisi global yang kian terpolarisasi, ketika isu hak asasi manusia kerap digunakan sebagai alat tekanan politik antarnegara.
Namun, amanah besar ini juga menghadirkan tantangan serius. Kredibilitas kepemimpinan Indonesia akan diuji oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Peran sebagai Presiden Dewan HAM menuntut konsistensi, independensi, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai universal hak asasi manusia.
Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan posisi strategis ini untuk memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih adil, inklusif, dan berbasis dialog. Kepemimpinan Indonesia diharapkan dapat mendorong Dewan HAM PBB menjadi ruang solusi, bukan sekadar arena saling menyalahkan antarnegara.
Lebih dari sekadar prestise diplomatik, jabatan Presiden Dewan HAM PBB merupakan amanah sejarah. Amanah untuk memastikan nilai-nilai hak asasi manusia dijaga dengan menjunjung tinggi keadilan, martabat, dan kemanusiaan bagi semua orang, tanpa kecuali.[]
