India Tanggung 85% Biaya Pengembangan Pelabuhan Sabang, Aceh Percepat Kerja Sama Strategis
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pengembangan Kawasan Sabang. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (25/8/2025), dipimpin Sekda Aceh, M. Nasir.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, jajaran Pemerintah Aceh, serta sejumlah pejabat daerah. Agenda utama membahas tindak lanjut hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025.
Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan bahwa Pemerintah India menegaskan kembali komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Sabang, khususnya pengembangan Pelabuhan Sabang.
“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang. Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar M. Nasir.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah India menyatakan kesediaannya menanggung 85% biaya pengembangan Pelabuhan Sabang. Sementara itu, Indonesia diharapkan menyediakan 15% dukungan pembiayaan untuk penyusunan Detail Plan Report (DPR).
Kesepakatan rapat juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Presiden RI guna mempercepat tindak lanjut kerja sama investasi dengan India.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri diharapkan segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF), forum koordinasi teknis antara Indonesia dan India yang selama ini menjadi wadah strategis kedua negara.
Sebagai langkah lanjutan diplomasi daerah, Pemerintah Aceh berencana mengundang Duta Besar India untuk berkunjung ke Aceh pada minggu pertama September 2025. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen kedua belah pihak sekaligus menunjukkan kesiapan Aceh dalam mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan dan investasi bertaraf internasional.
BPKS juga diminta menyiapkan data dan informasi pendukung agar Aceh memiliki posisi tawar yang kuat dalam menyambut kerja sama strategis tersebut.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai isu miring yang menuding BPKS tidak memiliki arah pembangunan dan daya tawar. Dengan adanya komitmen kuat dari India, dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, serta dorongan kepada Pemerintah Pusat, posisi BPKS justru semakin kokoh.
“Pengembangan Kawasan Sabang adalah agenda strategis nasional yang akan membawa manfaat besar, bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi Indonesia dalam memperkuat posisi di jalur perdagangan internasional,” tegas BPKS.[]
