Gubernur Muzakir Manaf Lantik Dewan Ekonomi Aceh
INISIATIF.CO, Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah prosesi di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10/2025).
Pelantikan ini menjadi langkah penting Pemerintah Aceh dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, serta responsif terhadap perubahan dan tantangan global.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, para penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh, pejabat instansi vertikal, pihak perbankan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi kebijakan ekonomi yang lebih berbasis data dan keilmuan. Ia menilai, kehadiran para pakar dan praktisi di dalam lembaga tersebut menjadi energi baru bagi kebangkitan ekonomi Aceh.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur Muzakir Manaf.
Gubernur juga menekankan bahwa potensi besar Aceh di berbagai bidang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Ia mencontohkan sektor perkebunan dan pertanian sebagai dua bidang utama yang memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita inginkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Muzakir Manaf.
Lebih jauh, Gubernur berharap Dewan Ekonomi Aceh dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun analisis ekonomi berbasis data, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat, serta menentukan arah pengembangan sektor unggulan daerah. Lembaga ini juga diharapkan mampu mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, sekaligus menjadi pengendali agar kebijakan ekonomi tetap efektif dan berkelanjutan.[]
