Gubernur Aceh Minta Tambahan Kuota Haji dan Usulkan Umrah Langsung dari Bandara SIM
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengajukan dua usulan strategis kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BPH RI), KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, yakni penambahan kuota haji untuk Aceh dan penerbangan umrah langsung dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM).
Permintaan tersebut disampaikan dalam jamuan makan malam resmi yang berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat malam, 16 Mei 2025. Acara yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Fadhlullah dan Plt Sekda M. Nasir ini menjadi momen penting dalam menjalin sinergi antara Pemerintah Aceh dan BPH RI.
“Terdapat beberapa hal yang kami harap dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat, di antaranya adalah penambahan kuota haji untuk Aceh, mengingat masa tunggu yang cukup panjang,” ujar Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, Jumat, (18/5/2025).
Gubernur juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah. Salah satu upaya tersebut adalah usulan agar keberangkatan jemaah umrah dari Aceh dan wilayah Sumatera lainnya bisa dilakukan langsung melalui Bandara SIM.
“Pemerintah Aceh siap menjadi mitra aktif dalam mendukung peningkatan layanan ini sebagai bagian dari pengabdian untuk umat,” katanya.
Tidak hanya itu, Mualem juga mengusulkan agar biaya petugas pendamping haji asal Aceh tidak lagi dibebankan pada APBA, melainkan diakomodasi melalui anggaran nasional (APBN). Usulan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan daerah sekaligus meningkatkan profesionalitas layanan petugas haji.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BPH RI, KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa BPH RI akan mempertimbangkan penambahan kuota haji untuk Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami berencana menambah sebanyak 500 kuota sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat Aceh,” ungkapnya.
Namun, terkait pembiayaan petugas haji melalui APBN, KH. Irfan menyebut hal tersebut berada di luar kewenangan BPH RI. Sementara untuk usulan penerbangan umrah langsung dari Bandara SIM, ia menilai hal itu sangat positif dan akan segera dikaji bersama instansi terkait.
“Kunjungan kami ke Aceh kali ini sangat istimewa, karena banyak hal yang bisa kami pelajari dari Aceh. Sejak dulu, Aceh telah menunjukkan peran besar dalam penyelenggaraan haji. Bahkan, ulama-ulama Aceh telah memikirkan bagaimana dana haji bisa memberi manfaat kembali bagi masyarakat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, serta sejumlah kepala SKPA. Acara berlangsung dalam suasana akrab dan penuh harapan akan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah di masa mendatang.[]
