Fraksi NasDem Desak Investigasi Dalang di Balik SK ‘Gadungan’ Plt Sekda Aceh
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi I dari Fraksi NasDem, Muhammad Raji Firdana, menyuarakan keprihatinan terkait prosedur pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang dinilai tidak sesuai aturan.
Raji mendukung langkah Ketua DPRA untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran administratif dalam proses tersebut, termasuk identifikasi “dalang” di balik penerbitan dokumen administratif yang disebut “ugal-ugalan” dan tidak berasal dari Pemerintah Aceh.
Raji menegaskan dukungan penuhnya terhadap investigasi yang digagas Ketua DPRA. “Saya mendukung penuh jalan yang diambil Ketua DPRA dalam menyelesaikan persoalan ‘siapa dalang’ di balik dugaan administrasi-administrasi yang ugal-ugalan, bahkan tidak lahir dari produk Pemerintah Aceh,” ujar Raji dalam rapat paripurna DPR Aceh tahun 2025 dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua DPRA dari Partai Golkar masa jabatan 2024-2029, Jumat (21/2/2025).
Menurut politisi Partai NasDem ini, temuan adanya dokumen administratif yang tidak melalui prosedur resmi dalam waktu kurang dari seminggu patut diwaspadai sebagai indikasi ketidaktransparanan.
Raji mempertanyakan integritas proses pengangkatan Plt Sekda Aceh yang disebutnya dilakukan secara terburu-buru.
“Bayangkan, belum genap satu minggu sudah lahir produk-produk yang diduga tidak sesuai prosedur dan bukan dari Pemerintah Aceh sendiri. Jika pengangkatan plt sekda saja diduga dimainkan dengan mudah dan ugal-ugalan, bagaimana dengan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur (SKPA) lainnya?” tuturnya.
Ia menekankan bahwa praktik semacam ini berpotensi merusak tata kelola pemerintahan, terutama jika dokumen resmi seperti SK Plt Sekda tidak melalui tahapan yang sah.
“Ini bisa menjadi preseden buruk bagi penunjukan pejabat lainnya, termasuk di level SKPA yang lebih rendah,” tambah Raji.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dalam birokrasi Aceh. Raji mendesak agar Pemerintah Aceh segera meninjau ulang proses pengangkatan pejabat, termasuk memastikan setiap Surat Keputusan (SK) berasal dari sumber yang sah dan melalui prosedur yang transparan.
“Publik berhak tahu apakah SK-SK tersebut benar-benar dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang,” tegasnya.[]
