HUT RI Ke 80

Forkab Abdya Tegas Tolak Tambang Emas PT Abdya Mineral Prima

Ketua Forkab Abdya, Zainal Erifin alias Tengku Neng, bersama warga menyatakan sikap menolak aktivitas pertambangan emas PT Abdya Mineral Prima di Kuala Batee, Minggu (31/8/2025). (Foto dokpri).

INISIATIF.CO, Blangpidie – Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Barat Daya (Abdya) menolak keberadaan PT Abdya Mineral Prima yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi emas di Kecamatan Kuala Batee.

Ketua Forkab Abdya, Zainal Erifin alias Tengku Neng, menyebut tambang tersebut berpotensi merusak lingkungan hingga memicu konflik sosial.

“Forkab Abdya berdiri di garis terdepan menolak izin IUP PT Abdya Mineral Prima. Kuala Batee adalah kawasan yang sangat rentan secara ekologis. Jangan sampai tanah kami rusak dan masyarakat dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir pihak,” tegas Tengku Neng, Minggu (31/8/2025).

PT Abdya Mineral Prima diketahui beralamat di Jakarta Selatan dengan direktur R Andriana Pramana. Perusahaan ini mengantongi SK IUP Nomor 540/DPMPTSP/91/IUP-EKS/2025 yang berlaku sejak 17 Januari 2025 hingga 17 Januari 2033, dengan luas lahan 2.319 hektare di sejumlah gampong di Kecamatan Kuala Batee.

Menurut Tengku Neng, aktivitas pertambangan akan merusak lahan produktif masyarakat yang selama ini jadi penopang ekonomi warga.

“Masyarakat Kuala Batee hidup dari hasil bumi. Kalau tambang masuk, sawah rusak, air tercemar, dan potensi bencana meningkat. Itu risiko nyata yang harus dipertimbangkan sejak awal,” jelasnya.

Forkab juga menyoroti potensi konflik sosial akibat pro-kontra tambang. “Di daerah lain, tambang sering memicu ketegangan antarwarga. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Abdya,” tambah Tengku Neng.

Forkab Abdya mendesak Pemkab Abdya dan Pemerintah Aceh meninjau ulang izin yang sudah terbit. Mereka menilai keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama.

“Pemerintah jangan hanya melihat sisi investasi. Kami meminta Bupati Abdya dan Gubernur Aceh mendengar suara masyarakat. Jangan ada kompromi kalau yang dipertaruhkan adalah masa depan daerah,” ujarnya.

Sejumlah tokoh gampong Kuala Batee turut mendukung sikap Forkab. Warga menilai tambang justru mengancam sumber pangan mereka.

“Kalau sawah kami hilang, kami makan apa? Tambang bukan solusi. Yang kami butuhkan adalah pembangunan pertanian dan akses pasar,” ujar salah seorang tokoh setempat.

inisiatifberdampak
Tutup