DPRK Tindaklanjuti Aduan KPO, Dana Hibah KONI Abdya Terancam Ditunda
“Berbicara KONI juga bagian dari pemerintahan. Artinya tentu ada SOP yang harus kita lewati. Tapi semua aspirasi ini akan kami tindak lanjuti,” kata Roni. Wakil Ketua II DPRK, Nurdianto, turut menanggapi dengan menekankan pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam RDP agar diskusi bisa lebih objektif. Ia juga menyinggung bahwa dana KONI telah melalui audit BPK dan Inspektorat. “Jika ada hal-hal yang disangkakan menjadi dasar mosi tidak percaya, maka dinas terkait harus transparan. Tapi untuk mengganti Ketua KONI, ada mekanisme. Romi Syah Putra sudah dilantik untuk periode kedua,” ujar Nurdianto. Namun demikian, ia menyebut tidak keberatan jika memang terbukti Ketua KONI saat ini tidak lagi layak memimpin. Anggota Komisi D DPRK, Mukhlis MS, MA, mengingatkan agar konflik tidak sampai menghambat persiapan Pra PORA yang sudah di depan mata. “Harapan kami, kita boleh berbeda pandangan, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, persoalan itu di kesampingkan dulu,” ucap Mukhlis. Sementara itu, Saiful Azmi, S.Pd, dari Cabor Muaythai, mengungkapkan ketimpangan dalam alokasi dana pembinaan. Ia menyoroti bahwa Cabor yang tidak lolos ke PORA justru mendapatkan dana lebih besar dibanding yang berprestasi. “Kami yang membawa medali di PORA hanya diberi apresiasi Rp5 juta. Sementara Cabor yang tidak membawa apa-apa malah diberikan lebih banyak,” ujarnya. Setelah dua jam berlangsung, RDP ditutup dengan beberapa poin kesimpulan. DPRK Abdya akan menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan pihak KONI Abdya, merekomendasikan penundaan pencairan dana hibah 2025, menyampaikan hasil rapat kepada Bupati Abdya, dan mendorong KONI untuk tetap melanjutkan persiapan menghadapi Pra PORA.[]
