DPR Sahkan UU Minerba, Ormas Keagamaan Dapat IUP, Kampus Hanya Dapat Manfaat
Namun, keputusan ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan alasan di balik pemberian IUP kepada ormas keagamaan, sementara kampus hanya mendapatkan manfaat tidak langsung. “Ini bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa manfaat pertambangan dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk ormas keagamaan yang memiliki peran strategis dalam masyarakat,” kata Bahlil.
Apa Selanjutnya?
Dengan disahkannya UU Minerba ini, pemerintah dan DPR berharap dapat menciptakan regulasi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi yang transparan dan akuntabel, terutama terkait pemberian IUP kepada ormas keagamaan dan pendanaan untuk kampus.
“Kami akan memastikan bahwa semua keputusan ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tegas Bahlil. Sementara itu, masyarakat menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah dan DPR dalam mengelola kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat.[]