DPR Sahkan UU Minerba, Ormas Keagamaan Dapat IUP, Kampus Hanya Dapat Manfaat
INISIATIF.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2045-2025.
Pengesahan ini menimbulkan perdebatan menarik, terutama terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan, sementara kampus hanya mendapatkan manfaat berupa pendanaan dari BUMN.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir ini dihadiri oleh 311 anggota DPR dari total 579 anggota. “Daftar hadir telah memenuhi kuorum, dan seluruh fraksi hadir,” ujar Adies. Setelah melalui proses pembahasan, seluruh peserta rapat sepakat menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang.
Salah satu poin menarik dalam UU Minerba yang baru disahkan adalah pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa hal ini telah disepakati antara pemerintah dan DPR. “Pemberian konsesi kepada ormas keagamaan sudah final dan disetujui,” ujarnya.
Sementara itu, kampus atau perguruan tinggi tidak lagi mendapatkan IUP secara langsung. Alih-alih, mereka hanya akan menerima manfaat berupa pendanaan dari BUMN.
“Kami sepakat bahwa kampus tidak perlu mendapatkan IUP secara otomatis. Keuntungan bagi kampus akan disalurkan melalui penugasan khusus dari BUMN,” jelas Supratman.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ormas keagamaan memiliki kebebasan lebih luas dalam menentukan lokasi pertambangan. “Dengan UU ini, ruang untuk ormas tidak hanya terbatas pada area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tetapi juga terbuka untuk lahan di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil.
Proses Pengesahan dan Tanggapan Publik
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa seluruh fraksi di Badan Legislasi telah menyetujui RUU Minerba sebelum dibawa ke Rapat Paripurna. “Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RUU ini demi kepentingan nasional,” ujarnya.
Namun, keputusan ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan alasan di balik pemberian IUP kepada ormas keagamaan, sementara kampus hanya mendapatkan manfaat tidak langsung. “Ini bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa manfaat pertambangan dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk ormas keagamaan yang memiliki peran strategis dalam masyarakat,” kata Bahlil.
Apa Selanjutnya?
Dengan disahkannya UU Minerba ini, pemerintah dan DPR berharap dapat menciptakan regulasi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi yang transparan dan akuntabel, terutama terkait pemberian IUP kepada ormas keagamaan dan pendanaan untuk kampus.
“Kami akan memastikan bahwa semua keputusan ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” tegas Bahlil. Sementara itu, masyarakat menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah dan DPR dalam mengelola kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat.[]
