Digitalisasi Bansos Lewat DTSEN, BPS Pastikan Data Lebih Akurat dan Adil
INISIATIF.CO, Banyuwangi – Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini menjadi pijakan penting menuju pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan penyaluran bansos lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai daerah percontohan penyatuan berbagai basis data sosial yang selama ini berjalan terpisah.
“Kami berangkat dari amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. BPS ditugasi membangun DTSEN, dan Banyuwangi menjadi lokasi dimulainya uji coba,” ujar Ateng saat Sosialisasi Portal Perlinsos di Aula Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).
Ateng menjelaskan, DTSEN merupakan hasil integrasi tiga basis data utama: Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola BPS dan Bappenas, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, serta P3KE. Seluruhnya dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil.
“Hasilnya, setiap penduduk kini punya identitas tunggal, unik, dan bisa diverifikasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelasnya.
Dengan sistem ini, proses pendaftaran bansos otomatis terhubung dengan berbagai variabel pendukung, mulai dari data pertanahan hingga catatan sosial-ekonomi, untuk menilai kelayakan penerima bantuan.
Lebih lanjut, Ateng menegaskan DTSEN bersifat dinamis karena kondisi sosial-ekonomi warga selalu berubah. “Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah status. Maka updating data harus terus dilakukan, salah satunya lewat ground check di lapangan,” katanya.
BPS bersama Kementerian Sosial akan melakukan pembaruan data secara berkala agar selalu relevan. “Kalau ada kekurangan, akan kita perbaiki bersama. Banyuwangi ini prototype yang nanti akan disempurnakan,” tambahnya.
Menurut Ateng, pembentukan DTSEN bukan sekadar urusan teknis administrasi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial.
“Dengan sistem ini, kita bisa lebih adil menilai siapa yang berhak menerima bansos dan siapa yang sudah harus keluar dari daftar. Banyuwangi adalah langkah awal menuju itu,” tegasnya.[]
