Dana MBG Rp1,2 Triliun per Hari, Anggaran Bencana Hanya 491 Miliar: Rezim Ini Memang Tak Punya Sense of Humanity
, Jakarta – Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Rina Mardiana, menyorot ketimpangan anggaran pemerintah dalam menangani bencana dan menjalankan program nasional.
Rina menilai banjir yang menewaskan ratusan warga dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi itu bukan sekadar musibah alam, melainkan akibat dari keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah dan keselamatan rakyat.
“Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata Rina, Senin (8/12/2025).
Perhatian terbesar Rina tertuju pada ketimpangan anggaran antara penanganan bencana dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, alokasi dana bencana nasional yang tersedia di BNPB sangat kecil dibandingkan anggaran MBG.
“Pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB hanya berkisar 491 miliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” ujar Rina.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bukti bahwa keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekosistem belum menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Rina menegaskan banjir yang melanda Sumatra dan Aceh adalah hasil pertemuan antara cuaca ekstrem akibat krisis iklim dan kerentanan ekologis yang diciptakan oleh model pembangunan yang ekstraktif.
Kebijakan yang lebih menitikberatkan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki, menurutnya, telah menyingkirkan suara akademisi dan peringatan dari berbagai organisasi lingkungan.
“Umumnya, kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan cenderung memprioritaskan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga,” ungkapnya.
Kritik Rina sejalan dengan desakan dari kepala daerah serta berbagai fraksi di DPR yang meminta pemerintah pusat menetapkan banjir Sumatra dan Aceh sebagai bencana nasional. Banyak kepala daerah secara terbuka mengakui tidak lagi mampu menangani kondisi darurat di wilayah mereka.
Namun pemerintah pusat hingga kini belum mengambil langkah tersebut dan hanya menyebut penanganannya sebagai “prioritas nasional”.
Rina menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret, bukan sekadar bermain di tataran istilah atau retorika politik.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak membutuhkan tindakan nyata dan penguatan anggaran, bukan pengalihan isu atau program yang tidak relevan dengan kebutuhan darurat.[]
