BUMD Abdya Hidup Lagi, Pabrik Penggilingan Padi Siap Beroperasi
INISIATIF.CO, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali mengaktifkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini vakum, dengan fokus utama mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.
Plt Direktur Utama BUMD Abdya, Suhaimi, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Bupati Abdya, Safaruddin, yang telah menetapkan surat keputusan (SK) pembentukan ulang BUMD tersebut.
“Bupati telah menetapkan SK pembentukan ini sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian,” ujar Suhaimi di Blangpidie, Sabtu (5/7/2025).
BUMD Abdya sebenarnya telah terbentuk sejak tahun 2020 lalu, namun tidak pernah berjalan efektif. Melalui pengurus baru, badan usaha ini kini disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan hasil pertanian di wilayah tersebut.
Langkah awal yang dilakukan, kata Suhaimi, adalah mengoperasikan kembali pabrik penggilingan padi modern milik pemerintah yang berada di Desa Suka Labu, Kecamatan Tangan-Tangan.
Fasilitas Rice Milling Unit (RMU) di lokasi tersebut disebut mampu mengeringkan hingga 30 ton gabah dalam waktu delapan jam dan memproduksi beras berkualitas premium dan medium.
“Pabrik ini akan kita fungsikan sebagai pusat penggilingan dan penyerapan hasil panen petani,” jelasnya.
Suhaimi menggambarkan kondisi BUMD Abdya seperti “mobil rusak tanpa roda” yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum bisa berjalan. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi termasuk menggandeng mitra kerja seperti Perum Bulog dan mengelola lahan sawah milik pemerintah daerah guna mendukung program swasembada pangan.
Dalam waktu dekat, pihak BUMD juga akan mengajukan penyertaan modal dari pemerintah daerah serta membentuk sub-bidang usaha dan merekrut tenaga teknis profesional untuk mendukung operasional.
“Keberadaan BUMD ini kita harapkan menjadi titik awal pembenahan ekonomi lokal, terutama dalam peningkatan produktivitas petani, penguatan rantai pasok, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Suhaimi.[]
