Bukan Cuma Batasi Ritel Nasional, Abdya Diminta Dirikan Koperasi dan BUMD Ritel Modern
INISIATIF.CO, Blangpidie – Kebijakan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) yang membatasi operasional ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hanya di jalur protokol menuai tanggapan beragam.
Meskipun dinilai sebagai upaya membendung ekspansi ritel nasional hingga ke pedesaan, sejumlah kalangan menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan ekonomi lokal.
Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Muhammad Jasdy SE, menyebut kebijakan pembatasan lokasi tidak cukup kuat jika tidak dibarengi dengan solusi alternatif yang berpihak pada ekonomi rakyat. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Abdya untuk mendirikan ritel modern berbasis koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau hanya membatasi lokasi tanpa alternatif, tetap saja masyarakat menjadi konsumen ritel nasional. Uangnya tetap lari ke luar daerah. Akan lebih bijak jika pemerintah mendirikan koperasi atau BUMD ritel modern. Selain mendukung pelaku usaha lokal, keuntungannya juga kembali ke masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Jasdy, putra daerah Abdya yang juga alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut sejalan dengan Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini mendorong koperasi agar lebih modern, profesional, dan mampu bersaing dengan ritel besar.
“Program ini mendorong transformasi koperasi menjadi lebih modern, profesional, dan mampu bersaing dengan pelaku usaha besar,” sebutnya.
Melalui KMP, pemerintah pusat membuka peluang pendanaan melalui LPDB-KUMKM, serta menyediakan pelatihan dan digitalisasi sistem koperasi. Jasdy menilai, Abdya memiliki peluang besar untuk memanfaatkan program ini sebagai modal membangun jaringan ritel modern milik daerah.
“Program Koperasi Merah Putih ini sayang sekali jika tidak dioptimalkan. Abdya bisa memanfaatkan skema ini untuk membangun jaringan ritel modern berbasis koperasi. Dengan begitu, visi pemerataan ekonomi berbasis kebersamaan dapat terwujud, sekaligus menghindari dominasi ritel nasional di pasar lokal,” tambahnya.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Jasdy menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada Pemkab Abdya;
Pertama, mendirikan Koperasi Konsumen Ritel Modern Abdya dengan dukungan penyertaan modal awal dari pemerintah, melibatkan pedagang lokal dan UMKM sebagai anggota, serta fokus pada distribusi produk lokal.
Kedua, mengoptimalkan Program KMP dengan mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM dan mengikuti pelatihan manajemen serta digitalisasi koperasi.
Ketiga, mendirikan BUMD Ritel Modern sebagai alternatif atau pelengkap koperasi untuk memperluas jangkauan pasar dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keempat, membangun kemitraan dengan BUMDes agar setiap desa memiliki cabang ritel modern koperasi/BUMD, mendukung stabilisasi harga dan efisiensi rantai pasok.
Kelima, menyusun regulasi perlindungan UMKM, termasuk mewajibkan kemitraan ritel nasional dengan usaha lokal bila beroperasi di luar jalur protokol.
Menurut Jasdy, kebijakan ekonomi daerah yang berbasis koperasi dan BUMD akan menjadi langkah visioner dalam membangun kemandirian ekonomi.
“Kebijakan ini akan menjadi terobosan luar biasa jika dijalankan dengan komitmen penuh. Abdya bisa menjadi role model kabupaten yang berani melindungi dan memajukan ekonomi rakyatnya melalui koperasi dan BUMD,” pungkasnya.[]
