BPH Migas Tolak Usulan Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM Subsidi, Berikut Penjelasannya

Penolakan ini memantik pro-kontra di tingkat lokal. Sebagian masyarakat Aceh menilai sistem barcode menyulitkan akses, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur digital terbatas. Namun, BPH Migas menegaskan bahwa digitalisasi SPBU telah mengurangi kebocoran subsidi hingga 30% di berbagai daerah sejak 2022.

Di balik polemik ini, terselip pertanyaan besar: apakah pemerintah pusat dan daerah bisa menemukan titik temu antara kepatuhan pada aturan nasional dan fleksibilitas untuk kebutuhan lokal?

BPH Migas membuka ruang dialog, tetapi dengan syarat Aceh tidak boleh menghilangkan mekanisme verifikasi. Sementara itu, Gubernur Muzakir Manaf hingga kini belum memberikan respons lebih lanjut terkait penolakan ini.[]