Belajar dari Aceh, Indonesia Siap Fasilitasi Dialog Damai Myanmar
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menerima kunjungan Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Muhammad Anshor, di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana keterlibatan Indonesia, khususnya Aceh, dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan.
“Kami di Kemenlu berikhtiar membantu para pemangku kepentingan di Myanmar untuk mencapai kesepakatan damai. Mereka memang belum sepenuhnya siap berdamai, namun kami ingin menawarkan ruang yang aman dan netral bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mulai berbicara,” ujar Anshor dalam pertemuan itu.
Anshor menjelaskan, Indonesia berencana memfasilitasi dialog antar berbagai kelompok etnis Myanmar di Yogyakarta pada akhir November 2025. Pertemuan itu dirancang menghadirkan sekitar 20 perwakilan etnik serta lima perwakilan Pemerintah Myanmar untuk membahas langkah konkret menuju rekonsiliasi.
“Mereka ingin belajar dari pengalaman Indonesia, khususnya dari proses perdamaian Aceh. Mereka ingin memahami penyebab awal konflik dan bagaimana proses rekonsiliasi bisa tercapai di tengah kemajemukan seperti di Indonesia,” tambahnya.
Menurut Anshor, kondisi Myanmar memiliki kemiripan dengan Aceh pada masa lalu. Negara itu terdiri atas tujuh negara bagian yang mayoritas dihuni etnis minoritas, sebagian besar hidup jauh dari jangkauan pemerintahan pusat yang kini dikuasai junta militer.
“Pengalaman Aceh sangat relevan. Proses damai yang terjadi di sini bisa menjadi contoh bagaimana konflik bersenjata panjang dapat diselesaikan melalui negosiasi dan komitmen politik yang kuat,” kata Anshor.
Sebagai bagian dari program tersebut, pada 28 November 2025, sesi khusus tentang proses damai Aceh akan menjadi topik utama dalam forum diskusi di Yogyakarta. Kemenlu berharap Gubernur Muzakir Manaf dapat hadir langsung untuk berbagi pengalaman serta memberi motivasi kepada para peserta dari Myanmar.
“Selain itu, ada juga permintaan dari perwakilan junta militer untuk melihat langsung implementasi perdamaian di Aceh. Mereka dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada 29–30 November setelah mengikuti sesi diskusi di Yogyakarta,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh inisiatif Kemenlu dalam memperkuat diplomasi perdamaian.
Menurutnya, Aceh memiliki tanggung jawab moral untuk berbagi pengalaman bagaimana semangat dialog dan rekonsiliasi mampu mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun.
“Aceh pernah berada di titik paling sulit, dan perdamaian yang lahir pada 2005 adalah hasil dari keberanian semua pihak untuk duduk bersama. Jika pengalaman Aceh bisa menginspirasi bangsa lain, tentu kita akan mendukung sepenuhnya,” ujar Mualem.
Langkah diplomatik ini menjadi bagian dari kontribusi konkret Indonesia, khususnya Aceh, dalam mendukung terwujudnya perdamaian yang inklusif di kawasan Asia Tenggara.[]
