Antrean Panjang SKCK di Polres Abdya, Pemohon Tembus 2.000 Lebih
INISIATIF.CO, Blangpidie — Ribuan tenaga honorer menyerbu Mapolres Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Sabtu (13/9/2025) pagi. Mereka rela antre sejak subuh demi mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dokumen penting untuk pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pantauan inisiatif.co, antrean panjang mengular hingga keluar halaman Mapolres. Warga tampak membawa map berisi dokumen lengkap sambil sabar menunggu giliran. Namun, membludaknya jumlah pemohon membuat pelayanan kewalahan.
“Kalau hanya di Polres, prosesnya bisa lama sekali. Sebaiknya dibuka juga di polsek-polsek agar lebih cepat,” keluh seorang warga yang ikut mengantre.
Data Polres Abdya mencatat, jumlah permohonan SKCK telah menembus 2.083 berkas. Padahal, kapasitas pelayanan per hari hanya sekitar 60 berkas. Kondisi ini memaksa warga antre berjam-jam, bahkan sejak dini hari.
Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto, mengakui lonjakan pemohon SKCK membuat pelayanan harus diperpanjang hingga akhir pekan.
“Langkah ini kita ambil untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya calon PPPK paruh waktu. Insya Allah, kita maksimalkan sampai malam. Dengan tambahan personel, kita targetkan bisa 150–200 berkas per hari,” kata Agus.
Usulan Buka di Polsek Ditolak
Meski sebagian warga mengusulkan agar pelayanan dibuka di tingkat polsek untuk memecah antrean, Polres Abdya memastikan tetap terpusat di Mapolres.
“Karena keterbatasan ruangan, pelayanan di polsek tidak memungkinkan. Maka tetap diarahkan ke Polres. Kami pastikan pelayanan berjalan optimal,” tegas Agus.
Batas akhir pengurusan SKCK untuk pemberkasan PPPK paruh waktu jatuh pada 22 September 2025. Hal ini membuat kekhawatiran warga semakin besar, mengingat banyaknya antrean yang belum terlayani.
“Polres Abdya siap membantu dan melayani masyarakat dengan maksimal. Kita akan berupaya memberikan yang terbaik,” tutup Kapolres.
Ribuan warga yang rela antre berjam-jam ini menjadi bukti tingginya antusiasme tenaga kontrak untuk mendapatkan kepastian status melalui pengangkatan PPPK paruh waktu.[]
