Aktivitas Tambang di Abdya Rusak Perkebunan Warga, Perusahaan Diminta Ganti Rugi
INISIATIF.CO, Abdya – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan Aceh (YLBH-AKA) mengecam keras tindakan PT Juya Aceh Mining yang telah menyebabkan kerusakan serius pada perkebunan masyarakat di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tambang tersebut telah merusak tanaman dan tanah milik warga.
Menurut Direktur YLBH-AKA, Rahmat, tindakan PT Juya Aceh Mining tidak hanya merugikan para petani, tetapi juga melanggar peraturan hukum yang berlaku.
“Kami menilai perusahaan ini telah melanggar hukum terkait perlindungan lingkungan hidup dan hak atas tanah masyarakat,” ungkap Rahmat dalam keterangan tertulis yang diterima INISIATIF.CO, Jumat (10/01/2025).
Sejumlah warga yang menjadi korban kerusakan tanaman akibat aktivitas tambang ini telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Masyarakat yang terdampak, seperti Supardi (Tgk. Ikram), mengaku bahwa kerugian yang mereka alami cukup signifikan. Tanaman mereka, termasuk kelapa sawit, pinang, dan durian, mengalami kerusakan parah sejak 2022 hingga 2025.
“Tanaman kami rusak, tanah kami juga terdampak. Kami sudah melapor, tetapi tidak ada respon dari perusahaan,” kata Supardi dengan nada kecewa.
Selain Supardi, Riswandi juga mengungkapkan bahwa sekitar 60 batang pohon sawit miliknya mengalami kerusakan, sementara Amiruddin kehilangan sekitar 200 batang pohon pinang dan beberapa jenis tanaman lainnya.
“Tanah saya bahkan berubah menjadi rawa. Saya terpaksa membuat saluran sendiri karena perusahaan tidak memberikan bantuan,” jelas Riswandi.
Perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan ini malah tidak memberikan solusi yang memadai.
“Kami meminta kompensasi untuk kerugian ini, namun PT Juya Aceh Mining tidak memberikan respon,” tegas Andri Winanda, Kepala Divisi Internal YLBH-AKA.
Sebagai langkah selanjutnya, YLBH-AKA berencana mengirimkan surat kepada DPR Aceh Komisi II, Komisi VII DPR RI, Komisi B DPRK, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Juya Aceh Mining jika perusahaan tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.
“Jika PT Juya Aceh Mining tetap mengabaikan tuntutan ini, kami akan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan menghentikan izin usaha mereka,” tegas Rahmat.[]
