Aceh Dapat Rp17,1 Miliar per Hari dari Program Makan Bergizi Gratis
- Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sekitar Rp17,1 miliar per hari ke Aceh untuk Program Makan Bergizi Gratis dengan penerima manfaat lebih dari 1,7 juta orang.
- Hingga Januari 2026, Aceh memiliki 553 SPPG aktif dari total 20.880 unit nasional yang telah terverifikasi.
- BGN mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal agar program MBG turut menggerakkan ekonomi daerah dan UMKM.
, Banda Aceh — Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sekitar Rp17,1 miliar setiap hari ke Provinsi Aceh melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi lebih dari 1,7 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Aceh.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (P) Sony Sonjaya, dalam rapat konsolidasi tata kelola Program MBG Provinsi Aceh yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Sony menjelaskan, berdasarkan data sementara, jumlah penerima manfaat MBG di Aceh mencapai lebih dari 1,7 juta orang per hari. Dengan asumsi indeks rata-rata anggaran Rp10.000 per porsi, maka dana yang digelontorkan pemerintah pusat setiap harinya mencapai Rp17.179.800.000.
“Apabila indeks rata-rata ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi, maka setiap hari pemerintah mengucurkan anggaran sekitar Rp17.179.800.000 untuk masyarakat Aceh,” kata Sony.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga 17 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi secara nasional mencapai 20.880 unit. Dari total tersebut, Aceh memiliki 553 SPPG yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, saat ini sudah mencapai 553 SPPG di wilayah Aceh. Dari total keseluruhan secara nasional, tadi malam telah mencapai 20.880 SPPG yang terverifikasi dan operasional,” ujarnya.
Dengan besarnya anggaran yang mengalir setiap hari, Sony mengingatkan Satuan Tugas (Satgas) MBG di Aceh agar tidak bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal agar dana negara yang dikucurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Aceh.
“Saya ambil contoh, ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, berarti dibutuhkan berapa ribu butir telur. Pertanyaan saya, telur yang digunakan di Kabupaten Pidie ini—ini contoh satu kabupaten—berasal dari mana?” kata Sony.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menekan angka stunting dan malnutrisi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah.
Dalam jangka panjang, BGN menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
“BGN juga akan terus membangkitkan perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan,” pungkas Sony.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi kepada BGN atas konsistensi pelaksanaan Program MBG, termasuk melalui konsolidasi yang dilakukan secara intensif di daerah.
“Tentunya kita perlu berterima kasih atas Program MBG ini. Banyak manfaat yang dirasakan, termasuk penyerapan tenaga kerja serta penguatan UKM dan UMKM,” katanya.
