Aceh Barat Jadi Contoh Penanganan Konflik Sosial, Fokus pada Hauling Batu Bara dan Konflik Gajah
INISIATIF.CO, Meulaboh – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar dialog penanganan konflik sosial di Kabupaten Aceh Barat, Rabu (2/7/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Peningkatan Efektivitas, Keterpaduan, dan Sinergi dalam Penanganan Konflik Sosial”, dengan melibatkan berbagai unsur forkopimda, tokoh masyarakat, dan akademisi.
Acara yang berlangsung di Meulaboh ini dibuka langsung oleh Kepala Kesbangpol Aceh Barat, Abdurrani, yang menekankan pentingnya dialog sebagai upaya kolektif dalam mencari solusi konflik sosial yang masih terjadi di wilayah tersebut.
“Untuk upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial ini sangat penting, dan Aceh Barat kita sudah mempersiapkan pembentukan beberapa tim dan forum,” ujar Abdurrani saat menyampaikan materinya.
Kesbangpol mencatat sejumlah potensi konflik sosial yang menonjol sepanjang semester pertama 2025. Di antaranya adalah sengketa tapal batas antarwilayah, pencemaran lingkungan, serta konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah liar.
Namun yang paling disorot dalam forum kali ini adalah konflik sosial terkait aktivitas Hauling Batubara oleh PT AJB di Kecamatan Kaway XVI, yang dinilai memicu ketegangan di masyarakat sekitar.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Aceh, Dedy Adrian, menjelaskan bahwa Aceh Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah ini menjadi salah satu daerah yang rawan konflik sosial.
“Dalam setahun kami rencanakan empat kali kegiatan, tapi karena efisiensi hanya satu kali bisa kita laksanakan. Dan kami memilih Aceh Barat, semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan konflik sosial,” jelas Dedy.
Sementara itu, Wakapolres Aceh Barat, Kompol Anton, menegaskan bahwa deteksi dini adalah kunci utama dalam mencegah konflik sosial. Menurutnya, peran ini bukan hanya milik aparat keamanan, tetapi juga pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga LSM.
“Deteksi dini dan pencegahan dini bisa dilakukan siapapun, tidak hanya Polisi. Pemda, LSM, tokoh agama, semua memiliki peran masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah memetakan sejumlah potensi konflik di Aceh Barat, termasuk ketegangan antara perusahaan dan pekerja, serta konflik berkepanjangan antara manusia dengan satwa liar seperti gajah.
Dialog ini menghadirkan tiga pemateri utama, yaitu Kepala Kesbangpol Aceh Barat Abdurrani, Wakapolres Kompol Anton, dan akademisi Universitas Teuku Umar (UTU), Afrizal Tjoetra. Selain itu, turut hadir Ketua STAIN Meulaboh, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Barat, perwakilan dari Dandim 0105/Aceh Barat, dosen Fisipol UTU Said Fadlain, serta unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) dan instansi terkait lainnya.[]
