Abdya Tetapkan Lima Prioritas Pembangunan 2026, Fokus Ekonomi, SDM Unggul Hingga Infrastruktur
INISIATIF.CO, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menetapkan arah pembangunan daerah tahun 2026 melalui lima prioritas utama yang dituangkan dalam Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.
Dokumen tersebut resmi diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK, Kamis (6/11/2025).
Penyampaian dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Abdya, Amrizal, S.Sos, yang hadir mewakili Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, S.Sos, M.Si.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan transformasi ekonomi dan kemandirian fiskal sebagai fokus utama pembangunan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah guna membuka akses ekonomi serta memperlancar layanan publik. Pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian penting melalui penguatan pendidikan, kesehatan, serta kualitas tenaga kerja agar Abdya memiliki SDM yang unggul dan kompetitif.
Amrizal turut menegaskan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berbasis digital. Modernisasi sistem pelayanan, menurutnya, diperlukan untuk mempercepat kinerja birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Prioritas lainnya menyentuh penguatan ketahanan sosial dan lingkungan, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat Abdya memiliki wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026, kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026,” ujar Amrizal.
Ia berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRK berlangsung konstruktif sehingga APBK dapat disahkan tepat waktu dan benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan masyarakat Abdya.[]
