Abdya Baru Usul 248 NIP PPPK Paruh Waktu, Tak Satu pun Diproses BKN
INISIATIF.CO, Blangpidie – Para honorer mulai mempertanyakan kinerja sejumlah pemerintah daerah di Aceh setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis pembaruan data usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPPK) paruh waktu per 17 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.
Dari total 36.876 usulan di seluruh Aceh, baru 22.520 yang berhasil masuk ke sistem BKN, Senin (20/10/2025)
Khusus Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), perhatian publik kian tajam. Dari 2.083 tenaga PPPK paruh waktu, hanya 248 yang baru diusulkan, dan sejauh ini belum satu pun berkas yang diterima BKN.
Selain Abdya, sejumlah daerah lain juga belum menyetorkan usulan sama sekali. Di antaranya Pemerintah Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Beberapa daerah juga telah mengusulkan formasi, tetapi progres pengiriman dokumennya masih nol atau sangat minim di beberapa kategori.
Kabupaten Pidie menjadi daerah dengan jumlah usulan terbanyak, yakni 7.332, dengan 4.418 di antaranya sudah masuk BKN. Sebanyak 2.775 telah mendapat persetujuan (ACC) pertek dan 1.363 masih dalam perbaikan dokumen.
Aceh Barat mencatat 2.796 usulan dan seluruhnya telah masuk ke BKN. Dari jumlah itu, 2.766 telah mendapat ACC pertek, satu usulan masih dalam proses, dan 29 dokumen diperbaiki.
Di Aceh Tengah, terdapat 3.332 usulan dengan 1.519 yang sudah masuk. Dari angka tersebut, 1.458 telah disetujui, 19 dokumen dalam perbaikan, dan 42 masih diproses.
Kabupaten Simeulue melaporkan 2.835 usulan, 2.484 di antaranya masuk BKN. Sebanyak 2.417 telah disetujui, 60 berkas diperbaiki, dan tujuh lainnya masih menunggu proses.
Bireuen juga mencatat angka besar, yakni 4.966 usulan. Sebanyak 3.745 telah masuk BKN, dengan rincian 1.973 dalam proses, 1.425 sudah disetujui, dan 347 dokumen diperbaiki.
Kabupaten Aceh Timur justru mencatat 5.086 usulan namun belum satu pun masuk ke BKN, menyamai kondisi Kabupaten Abdya.
Nagan Raya mengusulkan 2.129 formasi, dengan 57 yang sudah masuk dan 53 telah disetujui.
Aceh Jaya dari total 921 usulan, telah mengirim 877. Sebanyak 790 berkas mendapat ACC pertek, 45 diperbaiki, dan 38 masih berproses.
Bener Meriah mengajukan 793 usulan dan seluruhnya sudah masuk BKN. Sebanyak 530 telah disetujui, sementara 263 dokumen masih diperbaiki.
Kabupaten Pidie Jaya mencatat 1.731 usulan dengan 1.717 masuk. Dari jumlah itu, 1.412 disetujui, 283 dalam perbaikan, dan 22 masih diproses.
Banda Aceh melaporkan 1.733 usulan dan seluruhnya sudah diterima BKN. Sebanyak 1.265 telah mendapat ACC pertek, sementara 468 dokumen masih diperbaiki.
Kota Langsa mencatat 1.353 usulan dan semuanya sudah masuk. Dari jumlah itu, 976 disetujui dan 377 dalam perbaikan.
Kota Lhokseumawe memiliki 720 usulan dengan 719 masuk. Sebanyak 558 telah disetujui, 158 diperbaiki, dan satu belum diproses.
Kota Sabang mengajukan 768 usulan, 471 masuk, dengan 246 yang sudah ACC dan 225 masih diperbaiki.
Kota Subulussalam mencatat 1.391 usulan, dengan 1.350 yang sudah diterima BKN. Sebanyak 1.151 mendapat persetujuan dan 199 dokumen dalam perbaikan.
Secara keseluruhan, dari total 36.876 usulan PPPK paruh waktu se-Aceh:
22.520 telah masuk ke BKN
17.105 mendapat ACC pertek
2.096 masih berproses
3.319 dokumen dalam perbaikan
0 berstatus tidak memenuhi syarat (TMS)
Minimnya progres di sejumlah daerah—khususnya Abdya dan Aceh Timur—menjadi sorotan publik dan diperkirakan bakal menimbulkan tekanan terhadap pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pengusulan NIPPPPK.[]
